Berapa harga yang harus dibayar setiap tahun agar anak-anak tetap dapat menghirup udara tanpa ketakutan? Berapa harga sebatang pohon yang ditebang diam-diam, jika yang tumbang bukan hanya kayu, melainkan masa depan yang ingin mereka genggam kemudian?
Di Kalimantan, langit berkali-kali belajar menjadi kelabu. Asap merambat dari rimba, menyusup ke rumah, sekolah, dan paru-paru yang masih terlalu kecil untuk memahami mengapa udara berubah menjadi pilu. Api menjalar dari semak ke semak dan dari lahan ke lahan. Anak-anak menatap langit yang seharusnya biru, tetapi dipenuhi jelaga dan kecemasan.
Ini bukan gambaran yang berlebihan. Pada September 2019, UNICEF memperkirakan hampir 10 juta anak di Kalimantan dan Sumatra berisiko terdampak polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 2,4 juta anak berusia di bawah lima tahun tinggal di wilayah yang paling terdampak. Pada saat yang sama, lebih dari 46.000 sekolah dan 7,8 juta siswa dilaporkan menghadapi kualitas udara buruk.
Di Kalimantan Barat, dampaknya terlihat dalam angka layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat 20.890 penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada 1–19 September 2019, ketika kebakaran hutan dan lahan memburuk. Pemerintah provinsi kemudian menyiagakan lebih dari 21.000 tenaga kesehatan, ratusan puskesmas, rumah sakit, ruang aman asap, serta pos kesehatan. Masker dan ruang oksigen memang dapat membantu dalam keadaan darurat. Namun, keduanya tidak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa anak-anak harus terus-menerus dilindungi dari udara yang seharusnya menjadi hak dasar mereka?
Di wilayah perdesaan, kunjungan rumah sakit justru menurun. Penurunan itu tidak berarti anak-anak di desa lebih sehat. Peneliti menilai akses menuju layanan kesehatan menjadi lebih terbatas selama kebakaran. Dengan kata lain, asap dapat melukai anak-anak melalui dua jalan sekaligus. Ia mengganggu paru-paru, sekaligus menyulitkan mereka memperoleh pertolongan. Anak di kota mungkin masih dapat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.
Anak di wilayah terpencil bisa mengalami sesak, batuk, dan demam ketika perjalanan menuju layanan kesehatan terhalang jarak, kabut, atau biaya. Dalam keadaan seperti itu, angka kunjungan yang rendah tidak boleh dibaca sebagai ketiadaan masalah.
Kerugian kebakaran juga tidak berhenti pada tubuh manusia. Bank Dunia memperkirakan krisis kebakaran Indonesia pada 2015 membakar sekitar 2,6 juta hektare lahan dalam lima bulan dan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 16,1 miliar dolar Amerika, setara hampir dua persen produk domestik bruto Indonesia pada saat itu. Angka tersebut mencakup kerusakan dan kerugian di berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta kesehatan. Di balik angka itu terdapat hari sekolah yang hilang, penghasilan yang terputus, biaya berobat yang meningkat, dan keluarga yang harus memilih antara bekerja atau menjaga anak di rumah.
Hutan bukan sekadar hamparan hijau di atas peta. Ia menahan air, menjaga tanah, menyimpan karbon, dan menjadi penyangga bagi udara yang kita hirup. Peran tersebut menjadi sangat penting di lahan gambut. Kalimantan memiliki sekitar 45.000 kilometer persegi lahan gambut tropis, salah satu cadangan gambut tropis terbesar di dunia. Akan tetapi, lahan gambut di kawasan ini telah mengalami pengeringan, deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan pembakaran.
Kajian terhadap kebakaran selama 2001–2021 menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan dan kondisi iklim saling memperkuat risiko kebakaran. Pada periode 2015–2021, proporsi kebakaran dengan tingkat keparahan tinggi dan sangat tinggi meningkat dibandingkan dua periode tujuh tahunan sebelumnya.
Data pemantauan MapBiomas memperlihatkan bahwa sekitar 9,5 juta hektare area terbakar di Indonesia sepanjang 2000–2024, dan sekitar 40 persen di antaranya berada di lahan gambut. Angka ini mengingatkan kita bahwa kebakaran bukan kejadian tunggal yang datang tanpa sejarah. Ia berulang di tempat yang sama atau di lanskap yang memiliki kerentanan serupa. Setiap musim kering kemudian diperlakukan seperti keadaan darurat baru, padahal akar persoalannya telah lama terlihat.
Pertanyaan “siapa yang membakar hutan kami?” tidak boleh dijawab dengan tuduhan yang serampangan, tetapi juga tidak boleh dijawab dengan diam.
Penyebab kebakaran melibatkan jaringan yang kompleks: pembukaan lahan, perubahan tata guna lahan, praktik pembakaran, pengelolaan konsesi, lemahnya pengawasan, dan insentif ekonomi yang membuat api tampak sebagai cara paling murah. Kajian CIFOR mencatat bahwa pembakaran untuk persiapan lahan dapat mengurangi biaya hingga sekitar 250 dolar per hektare bagi sebagian pelaku. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dengan melarang. Masyarakat juga membutuhkan dukungan nyata untuk menggunakan cara pembukaan lahan yang tidak membakar dan memperoleh penghidupan yang aman.
Pada saat yang sama, keberadaan praktik masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pemegang izin, pengelola konsesi, maupun pejabat yang gagal mengawasi wilayahnya. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan diterapkan kepada setiap pihak yang terbukti melanggar. Negara telah memiliki kerangka perlindungan ekosistem gambut melalui PP Nomor 57 Tahun 2016. Peraturan itu masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar hukum pengelolaan gambut. Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut diterjemahkan menjadi pemantauan lapangan, penataan kanal dan tata air, keterbukaan informasi konsesi, sanksi yang efektif, serta pemulihan lahan yang benar-benar berjalan.
Kalimantan tidak membutuhkan belas kasihan yang datang setelah api membesar. Kalimantan membutuhkan keberanian untuk mencegah api sebelum membara. Pencegahan itu harus dimulai dari perlindungan hutan yang tersisa dan pembasahan kembali lahan gambut yang telah dikeringkan. Penelitian menunjukkan bahwa restorasi 2,49 juta hektare gambut berpotensi mengurangi kerugian dan kerusakan akibat kebakaran sekitar 8,4 miliar dolar dalam enam tahun yang dikaji. Pengurangan terbesar berasal dari emisi karbon, kerugian kesehatan, dan kehilangan tutupan lahan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa manfaat restorasi lebih besar daripada biayanya, meskipun pelaksanaannya membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang serius.
Pencegahan harus berjalan bersama keadilan sosial. Petani kecil perlu mendapat pilihan pembukaan lahan tanpa bakar, bantuan alat, pendampingan, dan kepastian atas akses lahan. Masyarakat adat dan desa-desa di sekitar gambut harus dilibatkan dalam pemantauan, bukan hanya dipanggil ketika api sudah terlihat dari udara. Sistem peringatan dini harus terhubung dengan layanan kesehatan, sekolah, dan pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, anak-anak memerlukan informasi yang jelas, ruang aman yang layak, dan layanan kesehatan yang tetap dapat dijangkau.
Anak-anak yang bahkan belum mampu mengeja kata eksploitasi tidak seharusnya belajar mengeja kata evakuasi. Mereka yang belum mengerti arti deforestasi tidak semestinya mengenal arti sesak napas melalui tubuh mereka sendiri. Udara bersih bukan hadiah. Ia adalah bagian dari hak untuk hidup, tumbuh, belajar, dan bermain.
Maka, harga yang harus dibayar untuk menjaga napas anak-anak tidak boleh dibebankan kepada anak-anak itu sendiri. Mereka tidak boleh kehilangan sekolah, kesehatan, dan masa depan karena keuntungan jangka pendek yang dinikmati pihak lain. Harga yang sebenarnya harus kita hitung adalah biaya dari pembiaran: hutan yang hilang, gambut yang mengering, layanan kesehatan yang kewalahan, dan generasi yang tumbuh dengan paru-paru yang telah lebih dulu terluka.
Jika kita ingin anak-anak kelak mengenal hujan sebagai hujan, bukan sebagai tanda bahwa asap mungkin segera reda, maka pekerjaan harus dilakukan sebelum api muncul. Hukum harus berani, pengawasan harus hadir, pemulihan harus dibiayai, dan masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Masa depan tidak dapat diselamatkan dengan masker yang dibagikan setelah udara tercemar. Ia diselamatkan dengan memastikan bahwa hutan tetap berdiri dan setiap anak memiliki hak untuk menarik napas tanpa rasa takut.
