Sejak Juli 2026, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kabut asap menyelimuti berbagai daerah, bahkan terbawa hingga ke negara tetangga seperti Malaysia. Perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan fenomena El Nino sering disebut sebagai penyebab utama bencana ini.
Namun, ada persoalan struktural yang jarang dibahas secara terbuka: neoliberalisme.
Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar cukup asing. Padahal, jika melihat persoalan karhutla secara lebih mendalam, neoliberalisme bisa dipahami sebagai salah satu faktor penting yang membentuk krisis ekologis di Indonesia. Hal ini juga dibahas dalam salah satu subbab buku Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru.
Buku tersebut menjelaskan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang lebih awal menjadi tempat penerapan agenda neoliberalisme, terutama sejak masa Orde Baru. Salah satu agenda utamanya adalah menata ulang pengelolaan sumber daya alam melalui privatisasi dan pemberian hak kelola kepada pihak swasta.
Dalam prosesnya, peran negara ikut bergeser. Negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung lingkungan dan ruang hidup masyarakat perlahan berubah menjadi fasilitator bagi kepentingan modal. Hutan, lahan, dan sumber daya alam kemudian lebih sering dipandang sebagai aset ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi.
Lalu, apa hubungan antara neoliberalisme dan pembukaan perkebunan monokultur?
Sederhananya, neoliberalisme membuat pembukaan perkebunan monokultur menjadi lebih mudah. Caranya melalui pelemahan aturan, pelonggaran perizinan, dan deregulasi yang dilakukan demi menarik investasi swasta. Akibatnya, pembukaan lahan berskala besar bisa berlangsung dengan pengawasan yang lemah dan tanggung jawab yang tidak selalu jelas.
Goldstein menjelaskan bahwa hutan yang terbakar secara administratif memang masih dikategorikan pemerintah sebagai kawasan hutan negara atau state-designated forest estate. Namun, secara ekologis, kondisi hutan tersebut sering kali sudah jauh dari keadaan ideal. Tutupan pohonnya mungkin telah rusak atau bahkan hilang akibat aktivitas bisnis.
Di sinilah muncul perbedaan antara status hukum dan kondisi nyata di lapangan.
Kalau disederhanakan, situasinya kurang lebih seperti ini:
> Hutannya sudah rusak atau hilang lebih dulu karena aktivitas bisnis. Namun, status hukumnya tetap digunakan negara untuk membagikan izin pengelolaan kepada perusahaan.
Goldstein juga membandingkan karakter kebakaran hutan di Amerika Utara dengan kebakaran lahan gambut di Indonesia. Di Amerika Utara, api biasanya membakar pohon, ranting, dan material lain yang berada di permukaan tanah.
Sementara itu, kebakaran gambut di Indonesia tidak hanya membakar pepohonan. Api juga bisa membakar material organik yang berada di bawah permukaan tanah. Prosesnya berlangsung perlahan, dengan suhu yang relatif rendah, tetapi menghasilkan asap putih yang tebal dan sulit dipadamkan.
#Bagaimana dengan Karhutla Tahun Ini?
El Nino sering disebut sebagai penyebab utama karhutla tahun ini. Fenomena tersebut ditandai oleh dua kondisi utama di Samudra Pasifik, yaitu meningkatnya suhu permukaan laut dan melemahnya angin pasat.
Perubahan ini memengaruhi pola pembentukan awan dan distribusi hujan secara global. Dampaknya, Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang cukup drastis, disertai kekeringan dalam waktu panjang.
Namun, penting untuk dipahami bahwa El Nino bukan penyebab langsung munculnya api. El Nino hanya menciptakan kondisi lingkungan yang kering dan mudah terbakar. Tetap dibutuhkan pemantik agar kebakaran benar-benar terjadi.
Pertanyaannya kemudian, siapa atau apa yang menjadi pemantik tersebut?
Sejumlah data menunjukkan bahwa banyak titik panas atau hotspot berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta wilayah yang memiliki izin usaha pemanfaatan hutan atau PBPH.
Analisis WALHI mencatat terdapat sekitar 25.524 titik panas atau kurang lebih 74 persen dari total titik panas di Pulau Kalimantan yang terkonsentrasi di dalam kawasan konsesi perusahaan.
Pola ini sejalan dengan penjelasan Goldstein dalam artikelnya. Ia menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut kerap terjadi di wilayah kerja perusahaan atau kelompok konglomerasi tertentu, termasuk perusahaan besar seperti Asia Pulp and Paper (APP) dan Golden Agri-Resources.
Melihat data tersebut, cukup sulit untuk menganggap konsentrasi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan sebagai kebetulan semata atau hanya akibat cuaca ekstrem. Apalagi, karhutla bukanlah bencana yang baru muncul tahun ini. Kebakaran ini berulang hampir setiap tahun dengan pola yang relatif sama.
Siklus kebakaran yang terus terjadi di kawasan konsesi menunjukkan adanya persoalan serius, baik berupa kelalaian yang dibiarkan maupun kemungkinan kesengajaan yang direncanakan untuk mencapai kepentingan tertentu. Tentu saja, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan penegakan hukum yang serius.
Sayangnya, situasi ini semakin parah karena langkah mitigasi pemerintah berjalan lambat dan cenderung reaktif. Penanganan biasanya baru dilakukan setelah api membesar dan kabut asap mulai menjadi perhatian publik, bahkan sorotan internasional.
Prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” tampaknya belum benar-benar diterapkan dalam pengelolaan karhutla. Pemerintah lebih sering terlihat sibuk memadamkan api setelah kebakaran terjadi, bukan mencegah agar kebakaran tidak muncul sejak awal.
Kita akhirnya berhadapan dengan realitas yang cukup mengkhawatirkan: kebijakan penanggulangan bencana belum sepenuhnya dirancang untuk memulihkan ruang hidup masyarakat. Sebaliknya, hutan masih sering diperlakukan sebagai komoditas investasi yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Bahkan ketika tulisan ini dipublikasikan, kebakaran masih terus terjadi. Asap pekat masih mengganggu kualitas udara dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan.
Karhutla bukan sekadar persoalan musim kering atau fenomena El Nino. Di baliknya ada persoalan tata kelola, perizinan, kepentingan bisnis, lemahnya pengawasan, dan cara pandang terhadap hutan yang selama ini lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan lingkungan serta masyarakat.
referensi : https://nasional.kompas.com/read/2026/08/29/07234481/karhutla-makin-serius-pemerintah-perkuat-penanganan-dan-inovasi-pemadaman
pictures sources : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261013231854-20-1415007/cegah-karhutla-meluas-pemerintah-perkuat-strategi-putus-kepala-api
