Ketika Anak Muda Memilih untuk Tidak Diam
Sumpah Pemuda sering kita rayakan melalui upacara, pidato, dan kalimat-kalimat besar tentang persatuan. Namun, pada 28 Oktober 2026, semangat itu kembali menemukan bentuknya di jalanan. Mahasiswa dan warga sipil turun menyampaikan kegelisahan tentang lingkungan, pendidikan, anggaran negara, lapangan kerja, kebebasan sipil, dan penegakan hukum.
Aksi tersebut bukan sekadar keramaian atau gangguan lalu lintas. Di balik spanduk dan orasi, ada pertanyaan sederhana yang layak dijawab: negara ini sebenarnya sedang bekerja untuk siapa?
Komite Selamatkan Daulat Rakyat membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penghentian pemborosan anggaran, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Tuntutan itu memang perlu dibahas dengan data dan solusi yang jelas. Namun, pemerintah juga tidak boleh menjadikannya alasan untuk mengabaikan suara publik. Demokrasi tidak berhenti ketika pemilu selesai. Justru setelah memperoleh mandat, pemerintah dituntut semakin terbuka dalam menjelaskan kebijakan dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Salah satu peserta aksi, Rian, mengatakan bahwa mereka turun ke jalan bukan untuk membuat kerusuhan. “Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” ujarnya, seperti diberitakan BBC News Indonesia.
Kalimat itu sederhana, tetapi menggambarkan perasaan banyak anak muda. Mereka tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka ingin lingkungan yang aman, pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, serta pemerintah yang mau mendengar dan menjelaskan kebijakannya.
Kegelisahan itu tidak muncul dari ruang kosong. Ketika kebakaran hutan dan lahan berlangsung, warga menghadapi udara buruk dan kehilangan ruang hidup. Ketika biaya pendidikan meningkat, keluarga harus menimbang kembali cita-cita anak-anaknya. Ketika lapangan kerja sulit diperoleh, janji tentang masa depan terasa semakin jauh. Semua persoalan itu akhirnya bertemu di jalanan dalam bentuk tuntutan.
Karena itu, tuntutan publik tidak seharusnya dianggap angin lalu. Kritik dapat dibantah dengan data. Kebijakan dapat dijelaskan secara terbuka. Jika ada program yang keliru, perbaikilah. Jika ada anggaran yang tidak tepat sasaran, evaluasilah. Jangan menjawab kegelisahan rakyat hanya dengan imbauan agar tetap tenang dan menjaga persatuan.
Sebab persatuan bukan berarti semua orang harus diam. Persatuan bukan alasan untuk menutup ruang kritik. Justru, persatuan membutuhkan keadilan. Tanpa keadilan, semboyan tentang kebersamaan hanya akan terdengar indah di panggung, tetapi terasa jauh dalam kehidupan sehari-hari.
Aksi lanjutan mahasiswa Trisakti pada 29 Oktober menunjukkan bahwa keresahan itu belum selesai. Demonstran wajib menjaga aksi tetap damai dan tidak merusak fasilitas umum. Namun, aparat juga harus bertindak terukur serta menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat. Setiap ketegangan dalam aksi perlu diperiksa secara transparan.
Sumpah Pemuda bukan janji untuk selalu sepakat. Ia adalah janji untuk membangun Indonesia bersama-sama. Karena itu, ketika anak muda memilih untuk tidak diam, negara seharusnya tidak hanya mendengar suara mereka, tetapi juga menjawabnya dengan tindakan nyata. Sebab masa depan Indonesia tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh keberanian untuk memperbaiki keadaan hari ini.
Referensi
Kompas.com: Daftar 5 Tuntutan Demo 28 Oktober
Tempo: Demo Hari Sumpah Pemuda Bawa 5 Tuntutan
BBC News Indonesia: Demo Mahasiswa Trisakti dan Aksi di Bundaran HI
