Cukup sudah.
Setiap bulan, perempuan dipaksa berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka pilih: menstruasi. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan dan akses yang layak, mereka justru terus dibebani biaya yang semakin tinggi. Pembalut—kebutuhan dasar, bukan barang mewah—diperlakukan seolah-olah sebagai produk yang pantas dipajaki dan dinaikkan harganya sesuka hati.
Ini bukan sekadar soal beberapa ribu rupiah.
Ini soal negara yang terus menutup mata terhadap beban perempuan. Ini soal kebijakan yang dibuat seolah-olah tubuh perempuan tidak ada, seolah-olah menstruasi hanyalah urusan pribadi yang harus ditanggung sendiri. Setiap bulan perempuan harus mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang mutlak mereka perlukan agar bisa sekolah, bekerja, bergerak, dan menjalani hidup dengan layak.
Perempuan tidak memilih untuk menstruasi. Mereka tidak pernah meminta tubuhnya mengalami siklus tersebut. Tetapi mengapa mereka harus terus membayar mahal hanya karena tubuh mereka bekerja secara alami?
Kenaikan harga pembalut mungkin terlihat kecil bagi mereka yang memiliki penghasilan cukup. Namun bagi pelajar, buruh, pekerja informal, ibu rumah tangga, dan keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan itu bukan perkara sepele. Ketika harga pembalut naik, mereka dipaksa mengorbankan kebutuhan lain. Makanan dikurangi. Ongkos transportasi dipikirkan ulang. Uang sekolah terancam. Bahkan ada yang terpaksa menggunakan kain, tisu, atau bahan lain yang tidak layak dan berisiko membahayakan kesehatan.
Lalu, ketika mereka jatuh sakit, siapa yang bertanggung jawab?
Ketika seorang siswi tidak masuk sekolah karena tidak mampu membeli pembalut, siapa yang peduli?
Ketika seorang pekerja harus menahan malu, nyeri, dan kecemasan karena tidak memiliki perlindungan menstruasi yang layak, apakah negara hadir?
Jangan hanya datang dengan slogan tentang kesetaraan gender pada hari-hari peringatan. Jangan hanya berbicara tentang pemberdayaan perempuan di atas panggung, sementara dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan paling dasar mereka masih diperlakukan seperti sumber pemasukan. Perempuan tidak membutuhkan pidato kosong. Mereka membutuhkan kebijakan yang nyata.
Yang lebih menjengkelkan, persoalan ini masih sering dianggap memalukan untuk dibicarakan. Menstruasi disembunyikan. Pembalut dibungkus berlapis-lapis seolah-olah perempuan sedang membawa sesuatu yang kotor. Ketika harga naik, mereka diminta diam. Ketika mengeluh, mereka disuruh mengatur keuangan. Ketika tidak mampu membeli, mereka disalahkan karena dianggap tidak cukup berusaha.
Sungguh tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin seseorang diminta “mengatur keuangan” untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari? Perempuan tidak bisa menunda menstruasi sampai kondisi ekonomi membaik. Mereka tidak bisa memilih untuk tidak menggunakannya. Mereka tidak bisa mengatakan kepada tubuhnya, “Tunggu dulu, harga pembalut sedang mahal.”
Negara seharusnya memahami hal sesederhana ini.
Pembalut bukan barang mewah. Pembalut bukan kosmetik. Pembalut bukan produk hiburan. Pembalut adalah kebutuhan kesehatan dan kebersihan. Membebani kebutuhan dasar ini dengan pajak dan kenaikan harga berarti menambah beban kepada kelompok yang sejak awal sudah menghadapi ketimpangan.
Jika negara benar-benar peduli terhadap perempuan, maka hentikan perlakuan terhadap pembalut sebagai komoditas biasa. Kurangi atau hapus pajak yang membebani. Berikan subsidi. Sediakan pembalut gratis di sekolah, kampus, tempat kerja, dan fasilitas publik. Pastikan produk menstruasi tersedia dengan harga terjangkau, termasuk di wilayah terpencil.
Itu bukan hadiah.
Itu bukan belas kasihan.
Itu adalah kewajiban negara.
Perempuan sudah terlalu lama diminta untuk bersabar. Mereka menanggung rasa sakit, stigma, biaya kesehatan, beban pengasuhan, diskriminasi di tempat kerja, dan sekarang harus kembali menanggung mahalnya kebutuhan biologis mereka sendiri. Seolah-olah perempuan harus terus menerima apa pun yang diberikan negara tanpa boleh marah.
Tidak. Perempuan berhak marah.
Perempuan berhak menuntut.
Perempuan berhak mengatakan bahwa kebijakan ini tidak adil.
Sebab, ketika kebutuhan biologis perempuan terus dipajaki dan harganya terus melambung, negara sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas: bahwa perempuan belum dianggap cukup penting untuk dilindungi. Bahwa kesehatan dan martabat mereka dapat dikorbankan demi angka-angka penerimaan.
Dan itulah yang paling menjengkelkan.
Perempuan bukan warga negara kelas dua. Mereka bukan mesin pembayar pajak yang harus terus menanggung biaya atas tubuhnya sendiri. Mereka adalah manusia yang berhak hidup sehat, aman, dan bermartabat.
Jadi, sampai kapan perempuan harus membayar mahal hanya untuk menjalani fungsi biologisnya?
Sampai kapan negara akan berpura-pura tidak tahu?
Dan sampai kapan perempuan harus menerima ketidakadilan ini dalam diam?
Jawabannya seharusnya: tidak lebih lama lagi.
